Pearaja-Tarutung (12/3) – Mencermati berbagai pertanyaan soal munculnya Gerakan 1000 Rupiah untuk Penyelamatan Dana Pensiun HKBP, Ephorus HKBP, Pdt. Dr. Robinson Butarbutar segera responsif dan menjawab pertanyaan tersebut lewat pesan Whatsapp Messenger.

Dalam pesan tersebut Ephorus HKBP menyebutkan bahwa seluruh gereja (huria) seyogianya menempatkan diri sebagai Badan Pendiri Dana Pensiun (bukan hanya Kantor Pusat). Oleh sebab itu, masalah apa pun yang dihadapi Dana Pensiun kini adalah masalah yang patut ditanggung bersama.

Bilamana masalah Dana Pensiun hanya ditanggung oleh Kantor Pusat HKBP, sudah dipastikan tidak akan mampu.

“Mengapa? Penerimaan kita dari Pelean II/Namarboho (red. Persembahan) setiap bulannya tidak sanggup membayar kebutuhan yang dilayankan oleh Kantor Pusat, yaitu: membayar tanggung jawab ke Dana Pensiun, belanja bulanan, biaya kesekretariatan jenderal dan program-program yang dilakukan oleh ketiga Dept. Koinonia, Marturia dan Diakonia kita”, jelas Ephorus.

Karena itu, Gerakan 1000 Rupiah dari jemaat perlu, di samping para jemaat yang mampu memberikan lebih.

Apa solusi/strategi agar di masa depan tidak menghadapi persoalan serupa? Menurut Ephorus, agar itu tidak terjadi, Program Pensiun Manfaat Pasti yang kini dijalankan oleh Dana Pensiun HKBP harus dikonversi menjadi Program Pensiun Iuran Pasti. Jika itu terjadi, HKBP tidak akan dibebani lagi oleh Iuran Tambahan yang cukup besar setiap bulannya.

Kedua, menurut Ephorus, Sinode Agung HKBP (rapat pengambilan keputusan tertinggi di HKBP) telah dua kali menetapkan sentralisasi penggajian. Jika ini terwujud di tahun 2022, maka secara otomatis iuran peserta tidak akan lagi tertunggak. Pusat yang akan mengkoordinir pembayaran iuran peserta langsung – bukan lagi gereja-gereja yang sebagian tidak mampu membayar iuran dana pensiun.

Untuk selengkapnya pesan penjelasan Ephorus diuraikan sebagai berikut:

On ma sipangkeonta angka dongan patorangkon, molo adong ruasta na so haru mangantusi dope taringot tu Gerakan Saribu Sadari Manggarar Utang tu Dana Pensiunta i:

“Penjelasan oleh Ephorus Butarbutar untuk meluruskan pemahaman tentang Hutang HKBP ke Dana Pensiun HKBP.”

Kita HKBP adalah Badan Pendiri/Pemberi Kerja. Ini bukan hanya kntr pusat, tetapi semua jemaat HKBP di manapun berada.

Kita semua HKBP, warga dan yang kita angkat menjadi pelayan/pekerja.

Kita HKBP yang mendirikan Dapen HKBP utk memastikan pelayan/pekerja kita dijamini hari tuanya. Bukan habis manis sepah dibuang.

Saat mendirikannya, kita penuh tanggung jawab thdp pekerja kita. Itu hak mereka.

HKBP sbg Badan Pendiri Dana Pensiun Manfaat Pasti ini sejak awal tidak konsisten memenuhi tanggung jawabnya terhadap peserta.

Mengapa? Income kita dari Pelean II/Namarboho setiap bulannya tidak sanggup membayar kebutuhan yang dilayankan oleh kantor pusat, yaitu: Membayar Tanggung Jawab ke Dapen, Balanjo Bulanan, Biaya Kesekretariatjenderalan dan Program-program yang dilakukan oleh ketiga Dept Koinonia, Marturia dan Diakonia kita.

Sebelum Covid datang maksimum jlh semua pelean II/Namarboho itu Rp 5-7 M/bulan. Setelah Covid 3,5 M saja sudah seperti mau tenggelam. Juga sampai hari ini, 11 Maret 2021.

Padahal untuk balanjo saja bagi 641 personel yg dibalanjoi pusat saja setiap bulannya Rp 3,5 M.

Peserta Dapen ada yg tidak konsisten bayar. Jauh sblm huria tempat tugas mereka yg bayar ke Rek Dapen kita di Pearaja – yg diurus Kep Biro Urusan Dapen dengan membayar ke Dapen di Medan -, saat mana peserta sendiri yang bayar, ada banyak aneka penyebab tdk rutin membayar. Ada krn kelalaian, tetapi banyak juga krn jemaat yang dilayani tidak sanggup membayar. Kebanyakan jemaat-jemaat kita berada di peta kemiskinan negeri kita, di Tapanuli Raya. Itu tidak boleh kita lupakan.

Untuk memenuhi balanjo pelayan kita bulanan tidak semua jemaat bisa membayar rutin.

Tetapi jlh hutang peserta itu adalah 6,2 M dari yg 116 M itu. Dan sekarang yg mereka kumpul sejak seruan saya 15 Jan itu sudah hampir 3 M. Mereka di seluruh distrik bergerak. Malah di berbagai distrik ada memberi sekian Rp/bulan.

Itu sebabnya, utk melunasi itu kita tidak bisa bergantung pada pelean II/Namarboho (2x satu tahun untuk Dapen).

I do Angka Donganku na burju umbahen ingkon tabahen Gerakan Saribu on, tamba ni angka pelean sian ruas na tarbahensa lobi sian Rp saribu mangalehon.

Begitu pun, pertanyaan berikut patut dimunculkan: Apa Strategi kita untuk agar di masa depan tidak terjadi pengulangan munculnya masalah setelah kita menyelesaikannya pertama akhir tahun 2021 ini yg menjadi dasar untuk pindah ke PPI dgn melunasi 54 M itu (6,3 M/bulan), dan, kedua, pada akhir Des 2025 setelah kita lunasi yg 90 M lagi (2.8 M/bulan) itu?

Begini jawaban dari saya:

Setelah kita pindah dari Manfaat Pasti ke Iuran Pasti dan hutang yang 144 koma sekian M itu tertutupi, kita sebagai HKBP Badan Pendiri tidak akan dibebani lagi oleh Iuran Tambahan yg cukup besar setiap bulannya (penyebab utama hutang kita ke Dapen menggunung).

Tapi toh pertanyaan kita di atas itu valid.

Sinode Godang kita sudah dua kali memutuskan bhw kita harus melakukan Sentralisasi Parbalanjoon (Maaf di HKBP kita tidak pakai “…Penggajian” karena pelayan kita berhenti memberitakan injil ketika ia digaji memberitakan ‘injil anugerah’ itu. Umat memersembahkan pada Allah apa yang Allah karuniakan padanya. Allah lewat gerejaNya menggunakan persembahan itu untuk kerajaanNya, termasuk memberi belanja hidup pada para hambaNya yang ditugasi di sana.)

Rapat MPS kita Jan 2021 lalu sudah memutuskan bahwa segera kita angkat tim pengkajian pelaksanaan Sentralisasi ini, yaitu bukan tentang apakah ia feasibel atau tidak, tetapi bagaimana sebaiknya melakukannya agar langgeng. Pada tahun 2022 Launching Sentralisasi akan dilakukan.

Sentralisasi ini yang akan menutup rapat pintu terulangnya hutang peserta ke Dapen.

Hutang bisa muncul lagi? Iya, kalau sentralisasi tidak jalan.

Sentralisasi memang satu dari dua visi kepemimpinan saya.

Yang pertama tuntaskan masalah laten dana pensiun.

Yang kedua jalankan sentralisasi atas ketaatan pada Keputusan Sinode Godang sebanyak dua kali.

Mungkin jawab terhadap “the how” sentralisasi parbalanjoon itu, yg jelas akan mengubur 60 persen masalah laten mutasi personel kita, akan mencantumkan Bantuan Badan Usaha kita, – yang harus kita lakukan setelah menepis argumen yang melarang gereja Kristus berusaha utk mendukung pelaksanaan tugasnya – asalkan usaha itu memenuhi syarat-syarat etis,- kita saat ini masih mempersiapkan dasarnya, yaitu: Merapikan asset-asset HKBP yg ditangani hatopan; baru merekruit Eksekutif Badan Usaha yang handal, kredible dan sudah selesai dengan dirinya – artinya ia mengurus bukan utk menumpuk harta pribadi – yang toh akan kita tinggal di dunia ini. Sekarang masih kita bekukan Badan Usaha, krn selama ini tdk berhadil membantu pusat.

Badan usaha ini akan kita gunakan utk menutup kelemahan-kelemahan yg muncul atau muncul tiba-tiba karena peristiwa-peristiwa alam dan sejarah yg tidak dapat kita hindari seperti Covid 19.

Pada periode kepemimpinan saya ini, kedua hal itu harus kita selesaikan, supaya kita sebagai HKBP yang besar dapat mengerjakan hal-hal besar utk kemanusiaan di dalam nama Tuhan Yesus yang kita agungkan itu.

Pemimpin2 kita sesudah saya akan mikirin tugas2 besar kita. Utk itu kita kini melakukan tahun pemberdayaan, termasuk memersiapkan lapisan pemimpin berdasarkan nilai. Ini kita genjot tahun ini. Dan kita teruskan sampai akhir periode ini bersamaan dengan tahun Kesehatian (2022), Tahun Professionalisme Penatalayanan (2023) dan Tahun Oikumene Inklusif (2024).

Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya.

Robin, Ephorus HKBP.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *