Penyelesaian hutang Dana Pensiun yang kini sedang jadi sasaran penting di tahun 2021 oleh pimpinan HKBP tentu menimbulkan banyak tanda tanya bagi para jemaat dan pemerhati HKBP. Karena itu, demi menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dan membahas isu yang berkembang soal dana pensiun HKBP, maka Biro Urusan Dana Pensiun melalui laman ini meramu jawaban atas sejumlah pertanyaan/isu perihal Dana Pensiun berdasarkan jawaban para Pimpinan HKBP yang telah beredar di berbagai media.

Tanya: Bagaimana Dana Pensiun HKBP dikelola?

Jawab: Di lingkup HKBP ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana pensiun – yang mana kita harus mengerti tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Jika memahaminya, kita akan dapat menempatkan segala sesuatu pada porsi tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Para pihak yang dimaksud antara lain: Pendiri, Pengurus, Pengawas maupun Peserta.

Tanya: Apa tugas Pendiri Dana Pensiun?

HKBP disebut sebagai Pendiri, ini mencakup Kantor Pusat HKBP maupun jemaat (huria) selaku pendiri lokal. Selaku Pendiri, itu artinya HKBP tidak mengelola dana pensiun secara mandiri. HKBP selaku pemberi kerja, mendirikan sebuah lembaga lain yang ditugaskan untuk mengurus dana Pensiun. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Dana Pensiun, dimana lembaga yang didirikan itu disebut sebagai Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Selain itu, HKBP juga bekerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Rakyat Indonesia untuk mengurus Dana Pensiun sebagian pelayan/pegawai HKBP. Singkat kata, saat ini HKBP bekerjasama dengan DPPK HKBP dan DPLK BRI untuk mengurus dua jenis program pensiun yang berbeda: DPPK HKBP mengurus Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan DPLK BRI mengurus Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Selaku Pendiri, tugas HKBP adalah melunasi kewajiban-kewajiban (iuran normal maupun iuran tambahan) untuk menjamin keberlangsungan program pensiunnya.

Tanya: Apa tugas Biro Urusan Dana Pensiun HKBP?

Jawab: Biro ini dibentuk oleh Pendiri Dana Pensiun di Kantor Pusat yang tugasnya untuk mendaftarkan dan mengumpulkan iuran dari peserta dan menyalurkannya kepada Pengurus Dana Pensiun, baik DPPK HKBP maupun DPLK BRI. Saat ini, Biro Urusan Dana Pensiun mengelola iuran dari 1800-an peserta PPMP dan 407 peserta PPIP. Biro Urusan Dana Pensiun juga bertugas untuk mengalkulasi iuran masing-masing peserta yang berbeda-beda satu sama lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain Biro Urusan Dana Pensiun, adalah alat dari Pendiri untuk memastikan para peserta melunasi iuran.

Tanya: Apa tugas dan tanggungjawab DPPK HKBP?

Jawab: Merupakan lembaga yang didirikan oleh HKBP selaku pemberi kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Akan tetapi, di lingkungan HKBP nama itu kurang dikenal. DPPK HKBP lebih populer disebut sebagai DANA PENSIUN HKBP. Dana Pensiun HKBP ini berkantor di Medan. Harta kekayaannya dan kewajibannya berdiri sendiri dan tidak dicampur adukkan dengan harta kekayaan Pendiri. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Dana Pensiun. Tugas utama dari Dana Pensiun HKBP – Medan, adalah mengelola dan mengembangkan iuran yang diterimanya dari Pendiri dalam berbagai bentuk penempatan investasi (mis. obligasi, SBN, deposito, dsb). Hasilnya kemudian akan dialokasikan bagi para peserta yang telah pensiun.

Tanya: Apa itu DPLK BRI?

Jawab: Kerjasama HKBP dengan DPLK BRI khusus untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti. Program Pensiun Iuran Pasti yang dikelola Bank Rakyat Indonesia ini tidak terlalu memberatkan HKBP selaku organisasi non-profit. Sebab, HKBP hanya cukup menyuplai iuran saja tanpa harus dibebani iuran tambahan. Manfaat yang diterima pensiunan juga hanya pada jumlah iuran yang telah diakumulasikan beserta pengembangannya. Dengan jenis ini, bilamana iuran tidak dibayarkan (nol), maka peserta tidak akan mendapat manfaat pensiun sama sekali. Hingga saat ini, tidak ada masalah yang terjadi dalam pengelolaannya.

Tanya: Siapa yang mengawasi kinerja Dana Pensiun?

Jawab: Pengawas yang terlibat dalam pengelolaan Dana Pensiun, di antaranya Pengawas Internal, Auditor Dana Pensiun hingga Otoritas Jasa Keuangan. Keberadaan dan keterlibatan para pengawas tersebut disesuaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Tanya: Apa tugas dan kewajiban Peserta maupun Pemberi Kerja Setempat/Pendiri Lokal?

Peserta adalah para pelayan/pegawai HKBP yang mendaftar sebagai peserta dana pensiun. Peserta berkewajiban untuk melunasi iuran dana pensiun yang telah ditetapkan atas dirinya yang berubah setiap tahun berdasarkan kenaikan Golongan dan Masa Kerjanya. Sumber pendanaan iuran dana pensiun para peserta kini dibebankan sepenuhnya pada gereja/huria yang disebut sebagai Pemberi Kerja Setempat – meskipun jauh sebelumnya sebagian lagi dibebankan kepada Peserta.

Tanya: Hutang 116 Miliar, sebenarnya hutang kepada siapa?

Jawab: Ada orang mengira bahwa HKBP berhutang pada Otoritas Jasa Keuangan atau pada pemerintah. Itu salah! Secara normatif, HKBP berhutang pada peserta dana pensiun, karena HKBP pada awalnya punya janji kepada para pelayan/pegawainya untuk menjamin keberlangsungan kesejahteraannya di masa pensiun. Akan tetapi secara kelembagaan, HKBP berhutang pada lembaga keuangan yang telah didirikannya secara mandiri tadi (sebagaimana disebutkan di atas). Perlu juga diingat, bahwa hutang 116 Miliar bukanlah angka “mati”. Angka tersebut merujuk pada laporan resmi Dana Pensiun HKBP pada 31 Desember 2020.

Tanya: Apa Peran Otoritas Jasa Keuangan (Pemerintah) soal Dana Pensiun?

Jawab: Peran Otoritas Jasa Keuangan (Pemerintah) adalah seperti wasit yang tugasnya memastikan agar antara Pendiri dan Pengurus dana Pensiun menjalankan tugasnya masing-masing sesuai porsi tanggungjawabnya. Otoritas Jasa Keungan (OJK) selalu menerima laporan keuangan dari Pengurus Dana Pensiun setiap bulannya. Oleh sebab itu, mereka mengetahui bahwa ada kewajiban (hutang) yang harus digenapi oleh HKBP selaku Pendiri. Maka, sesuai tugasnya, OJK memberikan peringatan kepada HKBP selaku Pendiri untuk melunasinya.

Tanya: Apa masalah mendasar penyebab hutang dalam program Pensiun Manfaat Pasti HKBP?

Jawab: Masalah mendasar penyebab hutang HKBP adalah karena HKBP selaku organisasi non-profit tidak punya anggaran yang memadai untuk menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang dikelola oleh Dana Pensiun HKBP – Medan. Biaya PPMP begitu besar, mengingat para pensiunan mendapat manfaat yang sudah pasti dari keikutsertaannya pada program pensiun. Bilamana pelayan/pegawai telah pensiun, maka Dana Pensiun HKBP – Medan wajib memberikan manfaat pensiunnya hingga meninggal dunia. Dan bilamana telah meninggal, maka janda/dudanya juga akan terus menerima manfaat. Akhirnya bila keduanya juga telah meninggal, maka anak hingga 21 tahun akan menerima manfaat pensiun orangtuanya pula.

Tentu saja, karena manfaatnya sangat besar pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak. Itulah sebabnya hingga kini, untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan PPMP oleh Dana Pensiun HKBP-Medan, HKBP selaku pendiri telah berhutang hingga mencapai 116 Miliar per 31 Desember 2020.

Tanya: Apa solusi mendasar untuk mengatasi masalah Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) di HKBP)?

Sesuai ketentuan Undang-undang, untuk menyelesaikan masalah besarnya biaya pengelolaan PPMP, maka HKBP harus mengubahnya menjadi PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti). Dengan demikian, HKBP akan terbebas dari biaya-biaya tambahan seperti yang telah terjadi dalam penyelenggaraan program PPMP.

Tanya: Apakah jika PPMP diubah menjadi PPIP, maka HKBP terbebas dari kewajiban 116 Miliar?

Jawab: Tidak. Justru, salah satu persyaratan untuk mengubah PPMP menjadi PPIP, maka HKBP wajib melunasi kewajibannya terlebih dahulu hingga 31 Desember 2020. Bahkan, karena dijadwalkan HKBP bisa mengubahnya pada 1 Januari 2022, maka dana yang dibutuhkan jadi bertambah hingga total 144 Miliar lebih (per 31 Desember 2021).

Tanya: Apakah peserta Dana Pensiun boleh mengundurkan diri dari kepesertaan?

Sesuai ketentuan Undang-undang, peserta tidak dapat berhenti atas inisiatif pribadi sejak ia terdaftar sebagai peserta Dana Pensiun. Peserta berhenti dari kepesertaan aktif bilamana yang bersangkutan telah meninggal dunia, tidak bekerja lagi di HKBP atau pun memang telah memasuki masa pensiunnya. Dengan demikian, peserta juga tidak dapat berhenti dari kepesertaan dengan dalih bahwa tunggakan iurannya telah terlalu besar dan tidak dapat ditanggung lagi.

Upd. 21 April 2021 Untuk pertanyaan dan jawaban lebih lanjut, hubungi Biro Urusan Dana Pensiun atau tulis di kolom komentar.

Categories:

Tags:

8 Responses

  1. Gerakan seribu sangat bagus sekali utk memotivasi jemaat utk turut serta dlm berpartisipasi dlm meyelesaikan permasalahan dana pensiun HKBP.
    Apakah gerakan ini sdh ada tim yg ditunjuk utk bertangging jawab dlm project tsb.
    Sampai kapan gerakan tsb dijalankan
    Apa rekomendasi tim tsb terkait dg menyelesaikan permasalahan dapen ke depannya sehingga tdk menjadi kejadian berulang melalui penetapan kebijakan HKBP pusat dlm memastikan bhw hari tua.pelayan HKBP dpt lbh baik dan sejahtera. Perlu ditetapkan dlm aturan dan peraturan yg wajib dijalankan oleh pelayan HKBP tanpa terkecuali. Tks. GBU

    • Terimakasih atas responnya, pertanyaan Amang kami jawab demikian:

      Bagaimana:
      Gerakan seribu rupiah sesuai arahan Ompui melalui suratnya tentang Gerakan 1000 Rupiah mengindikasikan bahwa pengumpulannya dilaksanakan di tiap gereja melalui Peti Persembahan. Dengan demikian, pimpinan jemaat maupun resort dan distrik turut menjadi penanggungjawab keberhasilan upaya gerakan tersebut.

      Siapa:
      Ephorus bertindak selaku penanggungjawab utama dalam gerakan tersebut dan memimpin langsung “tim” tersebut bersama dengan pimpinan HKBP lainnya.

      Kapan:
      Pelaksanaannya sesuai harapan dilaksanakan sepanjang tahun ini diukur dari target waktu penyelesaian hutang tahap I sebesar Rp. 56 Miliar.

      Rekomendasi:
      Ephorus sesuai suratnya tentang Gerakan 1000 Rupiah menjelaskan bahwa kebijakan HKBP Pusat adalah mengkonversi jenis program pensiun PPMP yang sedang dijalankan. Perumusan kebijakan tersebut berasal dari kajian “tim” tersebut. Sebagaimana juga dijelaskan dalam postingan di atas, jenis program tersebut bila dipertahankan akan membuat kejadian serupa terulang. Oleh karena itu perlu perubahan jenis program menjadi PPIP yang secara radikal akan melepaskan HKBP dari beban terus-menerus ke depannya.

      Terimakasih.

      • Syalom.
        1.Perlu juga dijelaskan kenapa hkbp bisa berhutang.
        Apakah peserta yang tidak menyetor kewajibannya?
        Kalau iya.. Perlu ditelusuri siapa yang tidak menyetor itu..
        2. Dikatakan HKBP tidak berutang pada OJK, namun berhutang kepada peserta. Kalau berhutang kepada peserta yg notabene adalah juga warga HKBP, apakah Hutang itu tidak bisa di selesaikan?kalau peserta menganggap Lunas, ya selesai hutang itu. Mohon penjelasannya

        • Terimakasih atas sarannya Amang. Menjawab pertanyaan Amang, kami jawab demikian:
          1. HKBP berhutang karena kewajiban untuk iuran tambahan selama ini tidak bisa dibayarkan sesuai ketentuan Dana Pensiun. Peserta (baca: pemberi kerja setempat/pendiri lokal) yang tidak menyetorkan iurannya secara tepat waktu dan tepat jumlah turut menjadi komponen di dalam hutang HKBP yang dimaksud di atas. Biro pun memiliki data-data para peserta penunggak dan besarannya. Penagihan pun tetap dilaksanakan oleh biro dengan diawasi langsung oleh Ephorus HKBP.

          2.
          a. Istilah “hutang kepada peserta” adalah ungkapan normatif atas sifat hutang HKBP yang sedang kita bicarakan. Arti sesungguhnya dari kalimat itu adalah: HKBP berhutang janji kepada para peserta. Isi janjinya HKBP adalah bahwa para peserta program pensiun akan memperoleh “jaminan kesejahteraan” melalui program yang diikutinya. Oleh sebab itu, bilamana HKBP tidak melunasi hutangnya, itu berarti HKBP menghentikan “jaminan kesejahteraan” tersebut dan tentu kesejahteraan para peserta akan terancam di masa pensiunnya. Istilah “hutang kepada peserta” harus dilihat sebagai desakan bagi HKBP untuk sungguh-sungguh melunasi hutangnya mengingat kesejahteraan para pelayanan telah dijanjikan melalui program tersebut.

          b. Penyelenggaraan program dana pensiun diatur secara profesional dalam undang-undang. Artinya, ketentuan undang-undanglah yang menjadi standar pelaksanaannya. Hutang HKBP yang dimaksud di sini adalah hutang kelembagaan yang bersifat profesional dengan Lembaga Dana Pensiun HKBP. Bilamana HKBP berhutang kepada Dana Pensiun HKBP, maka sesuai ketentuan undang-undang, hutang tersebut wajib untuk dilunasi. Bilamana itu tidak dilunasi, maka sudah pasti hal tersebut akan dilihat sebagai pelanggaran terhadap undang-undang.

  2. Syalom Admin, izin bertanya 1.kekurangan dana 116 M itu berasal dari mana ya ? Itu tunggakan iuran dari berapa banyak peserta? Dan dari tahun Berapa ? Mauliate
    2. Menurut pemaparan diatas, Lembaga DPPK HKBP Atau dikenal Dana Pensiun ini, ‘Harta kekayaannya dan kewajibannya berdiri sendiri dan tidak dicampur adukkan dengan harta kekayaan Pendiri Yaitu Gereja HKBP.’ Pertanyaan saya tolong dipaparkan berapa banyak kekayaan lembaga DPPK atau dana pensiun (Dapen) HKBP Ini ?
    Semakin Dimuliakan Nama TUHAN dan semakin maju HKBP , Mauliate AdminπŸ™

  3. Terima kasih atas Penjelasan (sebagian) persoalan Dana Pensiun dari Biro Dapen HKBP.

    Mohon dijelaskan rincian Hutang 114 M /144 M (Dapen PPMP) bersumber dari mana (iuran pekerja, pemberi kerja & pengelola Dapen) ??

    Karena komponen iuran Dapen tdd :
    Iuran pekerja (berapa tunggakan)
    Iuran pemberi kerja (berapa tunggakan)
    Denda keterlambatan

    Juga bagaimana tanggung jawab keuangan Dapen HKBP dalam pengelolaan & penempatan Dapen HKBP selama ini dari usaha obligasi, deposito, saham.(Seperti penjelasan diatas). Yang diharapkan sebagai sumber dana iuran pemberi kerja (Disamping pelean khusus dana pensiun HKBP) ??
    Apakah juga menjadi sumber keterpurukan HUTANG DAPEN HKBP.

    Disamping itu kesalahan besar kantor pusat HKBP (diaminkan oleh Fulltimer/pegawai yaitu kesalahan iuran Dana Pensiun di SK fulltimer/pegawai HKBP yaitu tidak ada kejelasan tentang IURAN PESERTA & PEMBERI KERJA.
    Dimana selama ini di setiap SK Fulltimer yang ditempatkan di Huria/Ressort/Distrik tertulis Hanya tertulis DANA PENSIUN yang dibayarkan Huria/Ressort/distrik ternyata iuran Dana Pensiun yang dibayar tsb sebagai pekerja bukan pemberi kerja SEHARUS DANA PENSIUN TSB dari iuran Pemberi Kerja (HKBP) 😭😭 dan wajib setor lsg ke Dapen tidak diserahkan ke ybs pekerja (Fulltimer).
    Karena Iuran Dana Pensiun sebagai peserta dipotong dari upah pekerja /balanjo fulltimer dan tidak dibebankan ke Huria/Ressort/Distrik.

    Perlunya Ompu i melakukan gerakan terhadap internal HKBP meliputi Fulltimer & pegawai serta pensiunan u juga berdonasi secara nyata, misal donasi 1 kali SK (bagi Fulltimer yg terima 3 kali SK), atau pelean khusus dihuria u Pemberangkatan pendeta yang mutasi tahun 2021 SD 2022 diberikan ke dana pensiun.
    Sehingga jemaat melihat ada tanggung jawab Fulltimer/pegawai penerima pensiun dalam menanggulangi hutang Dapen HKBP
    Karena gerakan yang saat ini dilakukan Ompu i yaitu mengerakkan partisipasi jemaat. πŸ™πŸ™

    • Terimakasih Amang, pertanyaan Amang kami jawab demikian:

      1. Komponen tunggakan dimaksud telah disampaikan secara terbuka oleh Ompui melalui suratnya. Dapat diakses melalui link berikut: Surat Ephorus tentang Gerakan 1000 Rupiah

      2. Kegagalan penempatan dana akibat keadaan ekonomi yang buruk merupakan salah satu resiko yang pada gilirannya menambah beban pendiri. Sebagaimana yang Amang juga pahami, hal tersebut berlaku untuk segala macam industri keuangan (baca: bisnis) manapun. Bentuk pertanggungjawaban Dana Pensiun dalam pengelolaannya dapat Amang lihat melalui laporannya di link berikut: Laporan Dana Pensiun
      Kiranya Amang bersedia membuka link tersebut sehingga informasi yang dapat Amang terima dapat lebih luas daripada apa yang dapat kami sampaikan di halaman ini.

      3. Ijinkan kami klarifikasi tentang kejelasan iuran peserta dan pemberi kerja yang Amang maksudkan:
      Penetapan tentang iuran peserta diatur melalui Peraturan Dana Pensiun (PDP) terbaru yang berlaku dan disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perlu disampaikan, bahwa PDP tahun 2016 yang berlaku saat ini (dan hal tersebut seyogianya telah disosialisasikan sejak ia mulai berlaku) menetapkan bahwa iuran yang ditetapkan dibayarkan oleh Pemberi Kerja – dalam hal ini Pemberi Kerja Pusat (HKBP) atau Pemberi Kerja Setempat (Huria). Oleh karena itu, iuran seyogianya dibayarkan dan disetorkan langsung oleh HKBP/huria ke Dana Pensiun HKBP melalui Biro Urusan Dana Pensiun. Bilamana ada praktek-praktek di huria yang menetapkan bahwa iuran dipotong dari belanja bulanan, maka hal itu dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap PDP yang berlaku. Oleh sebab itu, bilamana ada keluhan-keluhan atas kasus-kasus yang tidak bisa dimonitor setiap waktu tersebut, dapat kiranya diteruskan kepada Biro untuk disampaikan kepada Pimpinan HKBP untuk ditindaklanjuti.

      4. Terimakasih masukan berharga dari Amang. Gerakan yang Amang maksud telah diupayakan oleh Ephorus melalui para Praeses Distrik masing-masing bahkan sejak sebelum Gerakan 1000 Rupiah ini dijalankan. Upaya tersebut berjalan dengan baik hingga kini, walau barangkali saat ini Amang belum dapat menerima informasi khusus tentang itu. Akan tetapi, melalui rincian laporan yang telah disampaikan juga melalui website ini, Amang akan dapat melihat dari nama-nama para donatur bahwa para fulltimer juga banyak terlibat di dalamnya. Itu merupakan indikasi dari gerakan fulltimer yang dimaksud dalam jawaban ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *