1. Jenis program pensiun

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, terdapat 2 jenis program pensiun yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Program pensiun PPMP dapat diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yaitu badan hukum Dana Pensiun yang didirikan oleh Pemberi Kerja, atau oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yaitu badan hukum Dana Pensiun yang didirikan oleh Bank atau perusahaan Asuransi Jiwa. DPLK hanya menyelenggarakan Program pensiun PPIP.

2. Penyelenggaraan program pensiun di HKBP

Program pensiun di HKBP sudah ada sejak tahun 1928 disebut Kas Pensioen, dan untuk pertama kalinya didirikan berdasarkan UU Dana Pensiun No.11 Tahun 1992, dengan Surat Keputusan Ephorus HKBP No. 118/A08/III/1993 tgl. 1 April 1993 tentang Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari Dana Pensiun HKBP, yang disahkan Menteri Keuangan RI dengan Surat Keputusan No. KEP/-376/KM.17/1996 tgl. 3 Oktober 1996 sehingga statusnya berubah menjadi badan hukum yang diberi nama Dana Pensiun HKBP. Dana Pensiun HKBP menyelenggarakan program Pensiun PPMP.

Selanjutnya PDP dari Dana Pensiun HKBP tersebut telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Ephorus HKBP No. 877/C04/XII/2014 tgl. 10 Desember 2014 dan disahkan dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-170/NB.1/2015 tgl. 5 Februari 2015.

Program pensiun PPIP diselenggarakan oleh DPLK BRI berdasarkanPerjanjian Kerja Sama DPLK BRI dengan HKBP  tanggal 12 Maret 2019  Nomor: B. 07-DPLK/03/2019, Nomor: 221/L19/III/2019.

Program pensiun PPMP dan PPIP merupakan program dasar dalam sistem jaminan haritua yang disediakan HKBP (given) bagi Pelayannya yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat memberikan manfaat kesejahteran minimum pada hari tuanya. Karena itu program pensiun ini sifatnya wajib diikuti oleh semua Pelayannya. Tentu saja para Pelayan bisa meningkatkan kesejahteraan hari tuanya dengan menambahkan program-program lainnya (on top) secara pribadi yang sudah banyak tersedia ditengah masyarakat dan industri keuangan seperti asuransi, dsb.         

3. Program pensiun HKBP – (PPMP)

Program pensiun PPMP bertujuan untuk menjamin kelangsungan penerimaan bulanan seumur hidup berupa Manfaat Pensiun/Uang Pensiun kepada Peserta yang pensiun termasuk janda/duda, dan anak sampai usia tertentu. Besarnya manfaat pensiun yang akan diterima peserta pensiun dihitung dan ditetapkan dengan suatu rumus tertentu yang tercantum dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari Dana Pensiun HKBP.

Untuk menjamin kelangsungan penerimaan manfaat pensiun bulanan tersebut maka harus tersedia dananya yang cukup yang dilakukan melalui suatu sistem pendanaan (funding system) dalam bentuk iuran dana pensiun yang harus disetorkan HKBP (selaku Pemberi Kerja) dengan lancar setiap bulan  (tepat waktu dan tepat jumlah) kepada Dana Pensiun HKBP (selaku badan pengelola).

Setiap tahun dilakukan valuasi aktuaria oleh Aktuaris independen yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas Dana Pensiun HKBP yaitu Aktuaris yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan), untuk menilai tingkat kecukupan dana yang tersedia, dan menetapkan besarnya iuran dana pensiun yang harus disetor HKBP kepada Dana Pensiun HKBP. Karena itu iuran dana pensiun setiap tahun tidak mesti sama besarnya.

Selanjutnya Dana Pensiun HKBP mengembangkan/menginvestasikan kumpulan dana dari iuran dana pensiun yang disetorkan tersebut termasuk hasil pengembangannya, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola dana pensiun yang baik (Good Pension Fund Governance) sesuai ketentuan perundang-undangan Dana Pensiun yang berlaku.

Dana Pensiun HKBP harus menjaga dan memastikan dapat melakukan pembayaran manfaat pensiun bulanan kepada para pensiunan dengan lancar, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran (orangnya).

Setiap tahun juga dilakukan audit keuangan dan investasi Dana Pensiun HKBP oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas Dana Pensiun HKBP, yaitu Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Laporan Keuangan yang sudah diaudit akuntan publik dan hasil valuasi aktuaria dari aktuaris independen disampaikan dalam bentuk laporan perkembangan Dana Pensiun HKBP tahunan yang disampaikan melalui media informasi HKBP a.l. majalah/SP Immanuel, serta Rapat-Rapat ditingkat Pusat seperti Rapat Praeses, Rapat MPS, Rapat Pendeta, Sinode Godang. Juga disosialisasikan ke sinode distrik dan konven pelayan penuh waktu di Distrik tertentu yang memerlukan.  

4. Kondisi Dana Pensiun HKBP – (PPMP)

Saat ini kondisi pendanaan Dana Pensiun HKBP (per 31 Desember 2020) masih mengalami defisit pendanaan, dimana kekayaan pendanaan lebih kecil dari nilai kini aktuarial (kewajiban aktuaria). Hal ini terjadi karena HKBP selaku Pemberi Kerja tidak lancar dan tidak mampu menyetor iuran dana pensiun setiap bulan kepada Dana Pensiun HKBP dalam jumlah sebagaimana yang telah ditetapkan aktuaris. Hal ini berlangsung menahun bertahun-tahun, sehingga terjadi tunggakan iuran dana pensiun, semakin lama semakin membengkak (snowball effect), sebagaimana yang tercatat tunggakan iuran dana pensiun per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 116,725,586,841. yang terdiri dari Iuran Normal Peserta+Pemberi Kerja (sepenuhnya beban Pemberi Kerja Setempat) Rp. 5,463,071,591. Iuran Tambahan (beban Pemberi Kerja) Rp. 91,194,771,189. dan bunga/denda keterlambatan pembayaran iuran Rp. 20,067,744,061. Tunggakan iuran pensiun ini berpotensi meningkat jika iuran dana pensiun jatuh tempo tahun 2021 tidak lancar disetor ke Dana Pensiun HKBP.

Iuran Normal adalah iuran Peserta dan Pemberi Kerja yang sepenuhnya menjadi beban Pemberi Kerja setempat (Huria/Resort/Distrik/Lembaga/Yayasan/Lainnya tempat Peserta melayani). Pemberi kerja setempat qq Bendahara harus menyetorkan langsung iuran dana pensiun pelayannya ke Rekening Dana Pensiun HKBP ( Bank Mandiri Rek. No. 1050002086514; Bank BNI Rek. No. 0061255696; Bank BRI Rek. No.005301000517301 ).

Iuran Normal tidak boleh dibayarkan kepada Pelayan yang bersangkutan. Jika iuran normal dana pensiun sudah dibayar tetapi tidak disetor Pelayan yang bersangkutan kepada Dana Pensiun HKBP maka hal itu merupakan perbuatan pidana, menggunakan dana yang bukan haknya. Iuran dana pensiun yang sudah dibayar Pemberi Kerja kepada Pelayan tersebut adalah dana yang sudah menjadi hak Dana Pensiun HKBP.

Iuran Tambahan adalah iuran yang timbul apabila iuran normal tidak mencukupi untuk memenuhi pendanaan Dana Pensiun HKBP. Iuran Tambahan menjadi beban Pemberi Kerja. Sumber penerimaan untuk memenuhi Iuran Tambahan ini dari pelean namarboho tu Dana Pensiun 2x dalam setahun, hamauliatehon/ucapan syukur, kontribusi Distrik-Distrik atas target penerimaan iuran dana pensiun yang ditetapkan Rapat MPS dalam anggaran tahunan HKBP Hatopan, kegiatan lainnya penggalangan dana untuk Dana Pensiun. Dalam kenyataan pengumpulan dana dari sumber-sumber tersebut tidak optimal untuk memenuhi kewajiban HKBP membayar Iuran Tambahan.

Bunga/denda keterlambatan pembayaran iuran adalah bunga/denda yang dikenakan karena Pemberi Kerja terlambat menyetorkan iuran kepada Dana Pensiun HKBP. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jika iuran bulanan jatuh tempo (Iuran Normal dan Iuran Tambahan) terlambat disetorkan lebih dari 2,5 bulan, maka dkenakan bunga/denda mengacu bunga terbaik pada bank pemerintah. Bunga/denda ini dibukukan sebagai penerimaan dan menjadi kekayaan Dana Pensiun HKBP.

Pihak Otoritas (OJK) telah menjatuhkan sanksi administratif peringatan pertama dan kedua, dan meminta komitmen HKBP melunasi tunggakan iuran dana pensiun dengan membuat surat pernyataan dan Time Plane/Time Line pelunasan tunggakan iuran. Pada tanggal 23 Desember 2020 Ephorus HKBP telah merespons dan menyatakan komitmennya melunasi tunggakan iuran dana pensiun kepada Dana Pensiun HKBP secara bertahap dengan sekala prioritas dalam 36 bulan kedepan dan pembayaran iuran dana pensiun jatuh tempo tahun 2021 s/d. tahun 2023.

Prioritas pelunasan tunggakan iuran dan pembayaran iuran jatuh tempo 2021 -2023 sebagai berikut:

  • Thn. 2021 pelunasan tunggakan Iuran Normal, pembayaran Iuran Normal dan Iuran Tambahan jatuh tempo. Sedangkan tunggakan Iuran Tambahan dan Bunga/denda keterlabatan diabaikan.
  • Thn. 2022 pelunasan sebagian Tunggakan Iuran Tambahan, serta pembayaran Iuran Nomal dan Iuran Tambahan jatuh tempo. Sedangkan Bunga/Denda keterlambatan diabaikan.
  • Thn. 2023 pelunasan sebagian Tunggakan Iuran Tambahan, serta pembayaran Iuran Nomal dan Iuran Tambahan jatuh tempo. Sedangkan Bunga/Denda keterlambatan diabaikan.

Skenario time plan pelunasan iuran ini dikaitkan dengan proyeksi kondisi pendanaan Dana Pensiun HKBP yang diharapkan akan terpenuhi minimal sebesar kewajiban solvabilitas, paling lambat pada akhir 2023. Jika pendanaan Dana Pensiun sudah terpenuhi sebesar kewajiban solvabilitas maka Pimpinan HKBP dapat mengajukan perubahan/konversi program pensiun dari PPMP menjadi PPIP kepada pihak otoritas OJK dan memohon pembebasan sisa tunggakan Iuran Tambahan dan Bunga/Denda keterlambatan.

Aset Neto, iuran, manfaat pensiun, dan hasil investasi tahun 2020

Aset Neto Dana Pensiun HKBP per 31 Desember 2020 (unaudited) sebesar Rp. 172,360,740,403. terdiri dari Aset Investasi Rp. 53,059, 726,303 ; Aset Lancar diluar investasi Rp. 119,445,652,649 (termasuk didalamnya piutang iuran yang belum dibayar HKBP Rp. 116,725,586,841.) ; Aset operasional 55,049,120 ; Liabilitas diluar Nilai Kini Aktuarial Rp. 199,687,669.  

Peserta Dana Pensiun HKBP per 31 Desember 2020 berjumlah 2473 orang, terdiri dari peserta aktif 1804 orang, Pensiunan 661 orang, dan Pensiun Tunda 8 orang.

Iuran Normal Peserta Aktif yang ditagih Dana Pensiun HKBP kepada HKBP pada tahun 2020 sebesar Rp. 8,174,470,539 terdiri dari iuran jatuh tempo sebesar Rp. 3,872,529,873 dan tunggakan tahun sebelumnya Rp. 4,301,940,666. Realisasi pembayaran tagihan tersebut hanya sebesar Rp. 2,711,398,950.

Manfaat pensiun yang dibayarkan Dana Pensiun HKBP kepada para pensiunan dalam tahun 2020 sebesar Rp. 5,483,029,475. Besaran manfaat pensiun bulanan bagi peserta yang pensiun normal, tertinggi Rp. 1,750,000. terendah Rp. 250,000. dan masih ada yang menerima manfaat pensiun kurang dari Rp. 250,000. yaitu pensiun tunda dan pensiun janda/duda yang pesertanya meninggal dunia dalam usia muda atau masa kerja kepesertaanya kecil. Sekitar 40 % pensiunan menerima manfaat pensiun kurang dari Rp. 500,000.

Investasi Dana Pensiun HKBP ditempatkan pada berbagai instrument investasi seperti deposito, obligasi, SBN, saham, Reksadana, tanah dan bangunan, dsb. Sesuai dengan Rencana Investasi tahunan yang telah disetujui Dewan Pengawas Dana Pensiun HKBP, serta batasan-batasan yang ditetapkan dalam Arahan Investasi dari Pendiri/Pemberi Kerja dan ketentuan perundang-undangan tentang investasi Dana Pensiun. Total pendapatan investasi Dana Pensiun HKBP yang sudah terealisasi tahun 2020 sebesar Rp. 3,616,865,779. Total hasil investasi yang sudah terealisasi + yang belum terealisasi sebesar Rp. 4,292,798,698. Return on Investment (ROI) Dana Pensiun HKBP tahun 2020 sebesar 8,47 %.

5. Upaya menyehatkan Dana Pensiun HKBP (PPMP)

Kondisi Dana Pensiun HKBP tidak sehat utamanya karena HKBP selaku Pemberi Kerja tidak mampu membayar iuran dana pensiun setiap bulan kepada Dana Pensiun HKBP sebesar yang telah ditetapkan aktuaris, sehingga terjadi tunggakan iuran  Dana Pensiun yang semakin lama semakin membengkak. Akibatnya dengan dana yang terbatas, pengembangan dana oleh Dana Pensiun HKBP menjadi tidak optimal. Idealnya hasil investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya dapat meng-cover seluruh pengeluaran untuk pembayaran manfaat pensiun dan biaya operasional pengelolaan Dana Pensiun HKBP.

Komitmen HKBP kepada OJK akan melunasi tunggakan iuran dan membayar iuran jatuh tempo dengan lancar tepat waktu tepat jumlah. HKBP harus mampu merealisasikannya sesuai time line yang dibuat. Perkiraan setoran iuran dana pensiun ke Dana Pensiun HKBP rata-rata sebesar Rp. 2 milyar/bln selama 36 bulan. Hal ini menjadi kewajiban dan tanggungjawab HKBP sedunia, baik HKBP Pusat, Lembaga, Distrik, Resort, maupun Huria, dan seluruh warga jemaatnya.

Karena itu kemampuan HKBP untuk melunasi tunggakan iuran dan pembayaran iuran jatuh tempo harus  ditingkatkan, anatara lain dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Menagih langsung tunggakan iuran normal dana pensiun kepada Peserta yang sudah menerima pembayaran iuran dari Pemberi Kerja setempat, tetapi belum disetorkan ke Dana Pensiun HKBP. Demikian juga terhadap tunggakan iuran Peserta selama masa cuti diluar tanggungan yang menjadi beban pribadi yang bersangkutan.
  2. Mewajibkan Bendahara/Uluan Pemberi Kerja setempat setiap bulan menyetorkan iuran normal dana pensiun langsung ke rekening Dana Pensiun HKBP, termasuk juga hamauliateon dan pelean namarboho tu Dana Pensiun, disetorkan seutuhnya, tidak boleh dikurangi.
  3. Kantor Pusat memberikan sanksi administratif sesuai ketentua Pedoman Kepersonaliaan HKBP tentang disiplin dan tindakan disiplin, kepada Peserta dan Bendahara/Uluan Pemberi Kerja setempat jika tersebut butir a dan b diatas tidak dipatuhi.
  4. Pimpinan HKBP ditingkat Pusat, Lembaga, Distrik, Resort, dan Huria menginisiasi dan melakukan penggalangan dana (fund rising) dilingkungan wilayah pelayanan masing-masing a.l. mencari donatur yang bersedia membantu, menyisihkan sebagian saldo huria untuk Dana Pensiun, pelean tu jolo khusus untuk Dana Pensiun, membuat semacam program berkelanjutan “Aek Santetek” untuk Dana Pensiun, serta menyelenggarakan kegiatan lain dengan metode yang dianggap paling cocok untuk menggalang dana.
  5. Donasi yang diberikan tidak mesti dalam bentuk dana cash, tetapi dapat juga dalam bentuk lain yang diperkenan perundang-undangan Dana Pensiun, misalnya dalam bentuk saham pada perusahaan yang tidak tercatat pada bursa efek, atau tanah dan bangunan yang prospektif meningkatkan Aset Investasi Dana Pensiun HKBP.
  6. Kantor Pusat menalangi pembayaran iuran dana pensiun bagi Peserta yang melayani di Huria “minus” dari anggaran Kantor Pusat, atau dari Huria “surplus” yang bersedia membantu balanjo atau membantu iuran dana pensiunnya.
  7. Rapat Praeses dan Rapat MPS menetapkan kontribusi tiap-tiap Distrik secara proporsional dan realistis untuk membantu pelunasan Iuran Tambahan. Supaya program ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan efektif maka harus diikuti dengan pemberian Reward and Punishment.
  8. Jika kondisi keuangan HKBP Pusat sudah memungkinkan, Iuran Normal seluruh Peserta didahulukan penyetorannya oleh Kantor Pusat setiap bulan, dan selanjutnya Kantor Pusat menagihkan pembayaran iuran tersebut ke Pemberi Kerja setempat dimana Peserta melayani. Dengan demikian potensi timbulnya bunga/denda keterlambatan pembayaran iuran dapat dihindari.
  9. Mengembangkan media on line pencatatan dana pensiun yang terintegrasi dengan database HKBP sehingga dapat menyajikan data yang valid dan uptodate, mudah dan cepat dapat diakses pihak yang berkompeten, bisa mengapresiasi donatur yang sudah memberikan donasinya atau Peserta yang sudah menyetorkan iurannya, dan bisa menampung saran/masukan terkait pengelolaan Dana Pensiun, sekaligus menjadi sarana edukasi terkait program pensiun HKBP. Dengan demikian diharapkan secara perlahan-lahan dapat meningkatkan  trust / kepercayaan warga jemaat atas pengelolaan Dana Pensiun.

Jika kekayaan pendanaan Dana Pensiun HKBP sudah mencapai tingkat kecukupan dana minimal sebesar kewajiban solvabilitas sebagaimana yang disyaratkan perundang-undangan Dana Pensiun, program pensiun PPMP harus dikonversi menjadi program pensiun PPIP. Menurut aktuaris jika tidak dilakukan konversi maka tidak ada jaminan HKBP akan terbebas dari kewajiban membayar iuran tambahan yang timbul dan denda keterlambatan. Program pensiun PPIP tidak mengenal iuran Tambahan dan Bunga/Denda keterlambatan. Dalam industri Dana Pensiun di Indonesia terjadi kecenderungan Perusahaan/Pemberi Kerja melakukan konversi program pensiunnya dari PPMP menjadi PPIP, khususnya di institusi non profit making seperti institusi sosial dan keagamaan.

6. Program pensiun HKBP – (PPIP)

Kebijakan HKBP menyelenggarakan program pensiun PPIP bagi Peserta Baru mulai 1 Januari 2019 adalah berdasarkan keputusan Sinode Godang Kerja tahun 2018. Alasan pembentukan program pensiun PPIP ini untuk memutus mata rantai bertambahnya beban jangka panjang yang harus ditanggung HKBP karena bertambahnya Peserta Baru dalam sistem program pensiun PPMP.

Penyelenggaraan program pensiun PPIP dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama DPLK BRI dengan HKBP tanggal 12 Maret 2019  Nomor: B. 07-DPLK/03/2019, Nomor: 221/L19/III/2019. Masa Berlaku Perjanjian Kerja Sama ini selama 3 tahun sejak ditanda tangani tgl. 12 Maret 2019 dan otomatis diperpanjang terus menerus, kecuali akan diakhiri oleh salah satu pihak.

Pendaftaran Peserta ke DPLK BRI dilakukan oleh Kantor Pusat HKBP qq Biro Urusan Dana Pensiun HKBP dan Pemberi Kerja Setempat membantu melengkapi data Peserta. Peserta PPIP yang telah terdaftar per 31 Desember 2020 berjumlah 319 orang. Kepesertaan Peserta Baru HKBP di DPLK BRI adalah sebagai Peserta kelompok (Group) HKBP, bukan sebagai Peserta Individual.

Peserta wajib membuka rekening pribadi (individual account) pada Bank BRI. Himpunan Iuran + Pengembangannya dibukukan ke rekening Peserta, dengan ketentuan selama masih aktif Peserta tidak boleh menarik dana PPIP-nya.

Peserta dapat melakukan cek saldo melalui website dplk.bri.co.id dan jaringan e-channel (ATM, mobile banking, internet banking BRI).

Iuran dana pensiun PPIP sepenuhnya menjadi beban Pemberi Kerja setempat yang langsung disetorkan bendahara Pemberi Kerja ke rekening penampungan (escrouw account) nama rekening    DPLK HKBP,  Nomor Rekening: 009901001030308 pada Bank BRI Cabang Tarutung. Besarnya iuranditetapkan oleh HKBP dengan kebijakan mengacu besarnya Iuran Normal Peserta program PPMP (Tahun 2020 : 15,3%  x PhDP).

Iuran dana pensiun PPIP tidak boleh dibayarkan kepada Peserta yang bersangkutan, sebab jika kemudian tidak disetorkan oleh Peserta yang bersangkutan ke DPLK BRI maka hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana

untuk pertama kali pilihan paket investasi yang ditetapkan HKBP adalah paket kombinasi instrumen investasi 50% Pasar Uang 50% Pasar Modal. Paket investasi ini dapat dirubah 2 kali setahun, setelah 1 tahun masa kepesertaan HKBP pada DPLK BRI.

Biaya administrasi dan biaya pengelolaan investasi dipotong langsung tiap bulan dari saldo PPIP Peserta yang bersangkutan. Biaya administrasi Rp. 2,000 dan biaya pengelolaan investasi sebesar 0,058% x total dana yang bersangkutan.

Manfaat pensiun Bisa dibayar sekaligus maksimum 20 % dari dana PPIP apabila jumlah dana PPIP yang bersangkutan lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang dana pensiun. Sisanya dibayar secara bulanan dengan membeli anuitas yang dikelola Asuransi Jiwa yang dipilih Peserta yang bersangkutan.

7. Perbandingan PPMP dan PPIP

No.HALProgram Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)Program Pensiun Iuran Pasti  (PPIP)
1PenyelenggaranyaDana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), contohnya Dana Pensiun HKBPDana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)                           atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), contohnya DPLK BRI
2Iuran  
 Besarnya IuranDitetapkan oleh AktuarisDitetapkan oleh Pemberi kerja
 Waktu pembayaran iuranPembayaran secara Rutin tiap bulanPembayaran secara Rutin tiap bulan atau secara Non Rutin
 Jenis iuranIuran Normal. Jika pendanaan tidak mencukupi maka timbul Iuran Tambahan.Iuran Normal (tidak ada Iuran Tambahan)
 Tunggakan iuranTerjadi tunggakan iuran karena iuran jatuh tempo tidak dibayar tepat waktu.Tidak dikenal tunggakan iuran, karena iuran bisa dibayar secara non rutin.
 Bunga/Denda keterlambatanKeterlambatan pembayaran iuran jatuh tempo lebih dari 2,5 bulan, dikenakan bunga/denda keterlambatan.Tidak dikenal bunga/denda keterlambatan, karena iuran bisa dibayar secara non rutin.
3Pengembangan dana  
 InvestasiKumulasi iuran dinvestasikan oleh Pengurus Dana Pensiun pada instrument investasi sesuai dengan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri/Pemberi kerja.Arahan Investasi dapat dirubah Pendiri/Pemberi Kerja sewaktu-waktu dan perubahan tsb wajib dilaporkan kepada pihak otoritas OJK.Kumulasi iuran dinvestasikan oleh Dana Pensiun pada salah satu paket instrument investasi Dana Pensiun tsb, yang dipilih Pemberi kerja.Pilihan paket investasi dapat dirubah Pemberi Kerja, misalnya perubahan dilakukan setelah masa kepesertaan 1 tahun, dan maksimum perubahan 2 kali dalam setahun.  
 PembukuanKumulasi Iuran beserta hasil pengembangannya dibukukan kedalam rekening Dana Pensiun (corporate account), dan merupakan kekayaan/aset Dana Pensiun.Kumulasi Iuran beserta hasil pengembangannya dibukukan kedalam rekening Peserta masing-masing (individual account), dan merupakan kekayaan/aset masing-masing Perserta.
 Laporan saldo / kekayaanHasil audit akuntan publik atas aset/kekayaan Dana Pensiun disampaikan kepada Peserta melalui media yang disediakan Dana Pensiun tsb. (website, surat, majalah, dsb)Tiap Peserta dapat melakukan cek Saldo iuran masing-masing dan hasil pengembangannya melalui media yang disediakan Dana Pensiun tsb. (website, jaringan e-chanel: ATM, mobile banking / internet banking).
4Manfaat Pensiun  
 Besarnya manfaat pensiunBesarnya manfaat pensiun bulanan sudah pasti yaitu dihitung dengan rumus tertentu yang ditetapkan dalam PDP Dana Pensiun tsb, misalnya Rumus manfaat pensiun normal: Masa Kerja x 2,5% x PhDP.Besarnya manfaat pensiun adalah sebesar kumulasi iuran dan hasil pengembangannya pada saat Peserta memasuki masa pensiun
 Pembayaran manfaat pensiunManfaat pensiun dibayarkan setiap bulan dengan jumlah yang sudah pasti ditentukan.Manfaat pensiun dapat dibayarkan sebagian secara sekaligus (max. 20%) dan sebagian lainnya secara bulanan.
    
5Risiko pendanaanRisiko pendanaan ada pada pihak Pemberi Kerja, yang  bertanggung jawab mencukupi pendanaan Dana pensiun.Risiko pendanaan ada pada Peserta masing-masing, dimana himpunan iuran dan hasil pengembangannya tergantung dari kelancaran pembayaran iuran dan kinerja investasi Dana Pensiunnya.

8. Pembubaran Dana Pensiun PPMP.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2014 tentang pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun, pembubaran dapat dilakukan apabila:

  1. Pendiri mengajukan permohonan pembubaran, atau
  2. Pendiri bubar dan tidak ada pihak pengganti Pendiri, atau
  3. Berdasarkan penilaian OJK: Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta, Pensiunan, dan pihak yang berhak; atau terhentinya iuran yang dapat membahayakan keuangan Dana Pensiun.

Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan oleh OJK.

Dalam hal kondisi Dana Pensiun HKBP saat ini, pembubaran Dana Pensiun HKBP bisa terjadi jika HKBP selaku Pendiri Dana Pensiun HKBP mengajukan permohonan pembubaran kepada OJK.

Pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada OJK yang memuat paling sedikit: alasan atau latar belakang pembubaran, dan usulan nama calon Tim Likuidasi. Tim Likudasi bertanggung jawab kepada OJK atas proses likuidasi yang dilakukannya. Pembubaran Dana Pensiun HKBP juga bisa terjadi karena penilaian OJK, yaitu jika Pendiri memiliki akumulasi tunggakan iuran jatuh tempo yang besarnya setara dengan iuran 2 tahun atau lebih (pasal 5 ay 3 c. POJK 9/2014). Dalam hal ini tunggakan iuran yang belum dilunasi HKBP sudah lebih dari jumlah 2 tahun iuran jatuh tempo. OJK dapat menetapkan pembubaran Dana Pensiun HKBP jika upaya penyehatan yang dilakukan tidak berhasil.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *